PEMKAD Lombok Timur " KEOK" Melawan Gugatan PGRI Provinsi NTB

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur "keok" dalam melawan gugatan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menuntut pencabutan SK Kepala Dinas Dikpora setempat yang membebastugaskan 72 kepala sekolah tanpa dasar hukum yang jelas.
Pemerintah Daerah Kabupaten PEMKAD Lombok Timur Gugatan PGRI Provinsi NTB
"Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram mengabulkan gugatan tiga orang wakil dari 72 kepala sekolah yang dibebastugaskan karena surat keputusan ditandatangani oleh Kepala Dinas Dikpora, bukan bupati," kata anggota tim kuasa hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI NTB Hijrat Prayitno di Mataram, Jumat.
Pemerintah Daerah Kabupaten PEMKAD Lombok Timur Gugatan PGRI Provinsi NTB
Selain Hijrat Prayinto , anggota tim kuasa hukum dari LKBH PGRI NTB yang ikut memberikan pendampingan pada sidang putusan atas gugatan puluhan kepala sekolah di Lombok Timur itu adalah Edi Kurniadi dan Cleopatra. Sidang putusan digelar PTUN Mataram pada 7 Juni 2012.
Pemerintah Daerah Kabupaten PEMKAD Lombok Timur Gugatan PGRI Provinsi NTB
PTUN Mataram membatalkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur Nomor 821/29/Dik.I/2011 tentang Mutasi Pembebasan Pegawai Negeri Sipil (Guru) dari Jabatan Kepala SDN di Lingkungan Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur.
Pemerintah Daerah Kabupaten PEMKAD Lombok Timur Gugatan PGRI Provinsi NTB
PTUN Mataram juga membatalkan SK Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur Nomor 821/28/Dik.I/2011 tentang Mutasi Perpindahan Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur.
Pemerintah Daerah Kabupaten PEMKAD Lombok Timur Gugatan PGRI Provinsi NTB
"SK itu cacat hukum karena ditandatangani oleh kepala dinas. Dalam aturan, yang berhak mengangkat dan memberhentikan aparatur pemerintah adalah bupati," ujarnya.
Pemerintah Daerah Kabupaten PEMKAD Lombok Timur Gugatan PGRI Provinsi NTB
Atas dasar putusan PTUN Mataram tersebut, kata Hijrat, Pemkab Lombok Timur harus mengembalikan citra, harkat dan martabat para kepala sekolah yang dibebastugaskan sejak Januari 2012.
Pemerintah Daerah Kabupaten PEMKAD Lombok Timur Gugatan PGRI Provinsi NTB
Pemkab Lombok Timur juga harus membayar penuh tunjangan para kepala sekolah yang dibebastugaskan sekitar lima bulan. Nilai yang harus dibayarkan mencapai Rp800 ribu per orang.
Pemerintah Daerah Kabupaten PEMKAD Lombok Timur Gugatan PGRI Provinsi NTB
"Bagi kepala sekolah yang menggantikan kepala sekolah sebelumnya harus mengembalikan uang tunjangan yang diterima karena SK pengangkatan mereka batal demi hukum," katanya.
Pemerintah Daerah Kabupaten PEMKAD Lombok Timur Gugatan PGRI Provinsi NTB
Namun, kata dia, PTUN Mataram memberikan waktu selama 14 hari kepada Pemkab Lombok Timur untuk mengajukan banding ke tingkat PTTUN Surabaya.
Pemerintah Daerah Kabupaten PEMKAD Lombok Timur Gugatan PGRI Provinsi NTB
"Kalau Pemkab Lombok Timur mengajukan banding dan PTTUN Surabaya menolaknya, tunjangan kepala sekolah yang harus dibayarkan akan lebih tinggi lagi karena masa menunggu putusan bisa berbulan-bulan," ujarnya.
Pemerintah Daerah Kabupaten PEMKAD Lombok Timur Gugatan PGRI Provinsi NTB
Ketua PGRI NTB H Ali Rahim mengatakan gugatan yang dilayangkan oleh ketiga perwakilan dari 72 kepala sekolah yang dibebastugaskan sebagai bentuk perjuangan atas ketidakcermatan pejabat Dikpora Kabupaten Lombok Timur dalam mengambil kebijakan.
Pemerintah Daerah Kabupaten PEMKAD Lombok Timur Gugatan PGRI Provinsi NTB
Ketiga perwakilan kepala sekolah yang menggugat yakni Syafruddin, Muhdar, dan Syafruddin. Mereka adalah kepala sekolah dasar di Kabupaten Lombok Timur yang dibebastugaskan menjadi guru biasa.
"PGRI sebagai organisasi perjuangan wajib membela anggotanya yang merasa dirugikan karena kebijakan sepihak. Apalagi ada nuansa politis di balik kebijakan itu," ujarnya.
Pemerintah Daerah Kabupaten PEMKAD Lombok Timur Gugatan PGRI Provinsi NTB
Ali Rahim berharap dengan dimenangkannya gugatan PGRI NTB melawan Pemkab Lombok Timur itu bisa menjadi koreksi bagi Pemkab lainnya untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan yang cenderung merugikan tenaga pendidik. (*)

Kumpulan Kitab-Kitab Islam

Untuk Mendownload Kitab-Kitab Islam di bawah klik saja langsung Juudl kitabnya, dan permakluman dari kami, apabila ada Link Download/Tautan yang Rusak Alias Filenya sudah terhapus dari sumbernya, maka kami minta maaf, dan mohon dimaklumi

MULTI INFO

PEMKAD Lombok Timur " KEOK" Melawan Gugatan PGRI Provinsi NTB

Kumpulan Kitab-Kitab Islam

Kitab-kitab Islam

No comments:

Blog Archive