Pemerintah Indonesia dinilai gagal menghapus bentuk-bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. Bahkan diskriminasi terhadap kaum hawa ini justru mengalami peningkatan di seluruh aspek kehidupannya.
Demikianlah siaran pers yang diterima okezone, Sabtu (3/5/2008), mengenai hasil temuan terbaru yang dipaparkan dalam Simposium Ahli dan Pembela Hak Perempuan 29 April - 2 Mei lalu di Jakarta.
Berdasar studi konsorsium yang juga diikuti Pakistan, Iran, China, dan Hongkong ini menunjukkan terjadinya sejumlah pelanggaran yang telah memgkriminalkan perempuan.
Simposium yang didukung konsorsium Women's Empowerment in Muslim Contexts (WEMC) ini menyoroti kasus-kasus kekerasan perempuan di Indonesia, seperti hukuman cambuk yang berlaku di sebuah desa di Sulawesi Selatan, perda anti-pelacuran yang berlaku di Tangerang dan Bantul serta perda anti-maksiat di Depok.
Menurut mereka, hal ini merupakan kecenderungan yang cukup meresahkan karena ada usaha menegakkan rezim pengendalian terhadap perempuan termasuk mengontrol seksualitasnya.
Selain itu mereka juga menyoroti eksploitasi terhadap pekerja migran perempuan. Hal ini, menurut mereka, cukup tampak dari biaya-biaya yang cukup tinggi yang diterapkan oleh PJTKI dan agen-agen perekrut TKW.
Sebab itu mereka berharap pemerintah melakukan peninjauan dan uji material terhadap peraturan dan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada kaum perempuan, baik di tingkat provinsi hingga desa. (pie) okezone
Demikianlah siaran pers yang diterima okezone, Sabtu (3/5/2008), mengenai hasil temuan terbaru yang dipaparkan dalam Simposium Ahli dan Pembela Hak Perempuan 29 April - 2 Mei lalu di Jakarta.
Berdasar studi konsorsium yang juga diikuti Pakistan, Iran, China, dan Hongkong ini menunjukkan terjadinya sejumlah pelanggaran yang telah memgkriminalkan perempuan.
Simposium yang didukung konsorsium Women's Empowerment in Muslim Contexts (WEMC) ini menyoroti kasus-kasus kekerasan perempuan di Indonesia, seperti hukuman cambuk yang berlaku di sebuah desa di Sulawesi Selatan, perda anti-pelacuran yang berlaku di Tangerang dan Bantul serta perda anti-maksiat di Depok.
Menurut mereka, hal ini merupakan kecenderungan yang cukup meresahkan karena ada usaha menegakkan rezim pengendalian terhadap perempuan termasuk mengontrol seksualitasnya.
Selain itu mereka juga menyoroti eksploitasi terhadap pekerja migran perempuan. Hal ini, menurut mereka, cukup tampak dari biaya-biaya yang cukup tinggi yang diterapkan oleh PJTKI dan agen-agen perekrut TKW.
Sebab itu mereka berharap pemerintah melakukan peninjauan dan uji material terhadap peraturan dan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada kaum perempuan, baik di tingkat provinsi hingga desa. (pie) okezone
No comments:
Post a Comment