Membludaknya partai yang ikut dalam Pemilu 2009 dengan janji-janji dan iklan-iklan yang mengelitik sel saraf untuk mencerna secara cerdas membuat masyarakat akan semakin binggung, mana pilihan yang tepat pada 9 April mendatang. Partai-partai yang menang dalam Pemilu 2004, yang mengantor di Senayan dan telah menikmati berbagai fasilitas uang rakyat selama ini, baru muncul seolah-olah “malaikat penyelamat” menjelang Pemilu. Agar kekuasaan mereka di legislatif tetap eksis hingga 2014, berbagai upaya publikasi tidak mendidik dilancarkan partai-partai besar.
Meskipun mereka orang-orang yang dianggap besar dalam kekuasaan, namun sikap dan sifat mereka bak anak TK di hutan rimba. Aksi saling klaim keberhasilan sepihak dengan mengabaikan dukungan kerja keras dari pihak (tim) serta membom-bardir data-data yang didesain sedemikian rupa, sehingga masyarakat kecil tertipu bahkan menjadi objek eksploitasi.
Inikah hal yang dianggap “positif” oleh partai besar yang perlu ditiru oleh masyarakat kita?
Masih segar diingatan bagaimana anggota dewan terhormat kita di Senayan yang sering bolos dikala sidang, yang sering ngawur ketika membahas agenda rapat, yang menjadi preman pasar berdasi ketika berurusan anggaran negara dan daerah, dan tidur dikala rapur, masih meminta kenaikan tunjangan kesejahteraan, gaji, biaya komunikasi, biaya perjalanan, biaya aspirasi ditambah gaji pokok, biaya rapat, biaya legislasi UU yang menyedot uang pajak rakyat. Ditengah kemiskinan masyarakat yang tidak kunjung berkurang (bahkan jumlahnya meningkat), anggota dewan tega meminta (menerima) uang gratifikasi dan tambahan gaji. Seorang dewan yang harusnya bisa merasakan penderitaaan rakyat karena berbagai kesulitan ekonomi, akses administrasi, sosial, kini tampaknya “jauh api dari panggangan”. Disparitas antara kekayaan dan kemewahan hidup anggota DPR dengan rakyat, semakin memberkikan jarak pisah baik secara psikologis, pranata sosial maupun ekonomi hidup.
Kita dapat mengira-ngira, mengapa begitu besarnya tendesius orang-orang untuk menjadi caleg baik di DPR maupun DPRD akhir-akhir ini meskipun mereka belum memiliki cukup kapasitas sebagai dewan yang terhormat, tidak lain tidak bukan adalah “rupiah” ataupun ketenaran. Setelah menjabat 1 periode (5 tahun), maka seorang dewan yang pemalas (hadir rapat) pun, akan menjadi miliarder-miliarder baru. Dengan penghasilan rata-rata di atas 40-an juta per bulan, maka selama 1 periode, minimal mereka mengantongi lebih 2.4 miliar rupiah. Jika mereka cukup berhemat dan menyetor 10-15% penghasilan mereka ke partai, maka kekayaan mereka tetap meningkat minimal 1 miliar rupiah.
Baik di Senayan maupun di Istana, para politisi negeri ini tidak memiliki mental mengakui kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan pada rakyat, maka data-data dan objektivitas masyarakatlah yang dapat mematahkan “keberhasilan, kesucian, kehebatan, kepemimpinan” yang dikatakan tanpa cacat. Saya tidak akan memaparkan bagaimana perasaan sebagian besar rakyat Indonesia melihat skandal dan pelecehan oleh perusahaan-perusahan tambang Batubara (sebagiannya milik Menko Kesra Kabinet SBY-JK) kepada konstitusi RI dengan tidak membayar pajak (royalti). Ketika rakyat kecil berhutang di Bank dan telat membayar bunga dan cicilan utang, maka agunan si rakyat tersebut langsung disita. Namun, karena para “toke” atau bos perusahaan tersebut (BUMI Resource) dimiliki oleh lingkaran dalam pemerintah (Bakrie Brothers), maka hal ini dapat ditolerir dengan sangat lembut sekali, lebih lembut dari kain sutra oleh “Bapak Antikorupsi” SBY. Hmm……meskipun sampai saat ini, suasana adem-adem saja, bagi saya fenomena ini bak Petir di tengah hari bolong, bagaimana skandal-skandal di istana luput dari pembersihan praktik Orba (KKN).
Data-Data Referensi
Data-data ini saya kutip dari berbagai media massa online yang memberitakan perilaku korup dan skandal seks yang harusnya tidak dilakukan orang-orang terhormat yang terpilih langsung melalui mekanisme partai dan pemilu.
Kasus Korupsi Senayan
(Terbukti)
* H. Saleh Djasit (Golkar) : kasus pengadaan Damkar
* Hamka Yandhu (Golkar) : kasus aliran dana BI
* Agus Condro (PDI-P) : kasus uang gratifikasi BI
* Sarjan Taher (Partai Demokrat) : kasus alih fungsi hutan
* Al-Amin Nasution (PPP) : kasus alih fungsi hutan
* Yusuf Emir Faishal (PKB) : kasus alih fungsi hutan
* Bulyan Royan (Partai Bintang Reformasi) :kasus pengadaan kapal Dephub
* Antony Zeidra Abidin (Golkar) : kasus aliran dana BI
* Adiwarsita Adinegoro (Golkar) : kasus dana kehutanan
* Abdul Hadi (PAN) : tersangka kasus korupsi pembangunan daerah tertinggal
Skandal Seks, Pelecehan, Kekerasan, dan yang Bermasalah (tersangka)
* M Yahya Zaini (Golkar) : Skandal seks dan selingkuh dengan Maria Eva
* Max Moein (Partai PDI P) : Skandal Seks dan Foto Syur
* H. Dharmono K Lawi (PDI-P) : Mantan buronan kasus pidana korupsi APBD Banten dan akhir ditangkap Kejagung
* Theo Syafei (PDI-P) : Pernah terjerat kasus korupsi di tahun 2002, tetapi bebas, dan terpilih kembali jadi anggota DPR periode 2004-2009
* Jaka Aryadipa Singgih (PDI-P) : Tersangka kriminal penyerangan/penyerobotan, dan pernah merampas kamera yang digunakan satpam keamanan di kawasan perkantoran
Penutup
Untuk mengakhiri topik ini, saya hanya berharap tulisan ini menjadi masukan kita untuk menjadi semakin cermat dan tidak begitu saja mempercayai iklan-iklan yang sok lebih “suci”, “berhasil”, “hebat” dan “bersih” dibanding yang lain. Dari data sementara yang saya himpun, ternyata hampir sebagian partai di DPR 2004-2009 berpenyakitan, dari kurang berempati dengan kesulitan hidup masyarakat hingga rajin bolos, skandal seks, suap, dan pemerasan. Sayang, sampai saat ini, KPK belum berhasil mengungkap pengakuan Agus Condro yang mengaku banyak anggota DPR di komisi IX yang menerima gratifikasi BI masing-masing 500 juta.
Sampai saat ini (hampir 1/2 tahun), KPK masih belum menindaklanjuti kasus pelaporan Agus Condro yang mengatakan sebagian besar anggota Komisi IX menerima uang gratifikasi BI dengan total nilai korupsi Rp 31,5 miliar. Saya jadi khawatir jika KPK masih tebang pilih kasus dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Karena kita tahu bahwa dalam komisi IX DPR, terdapat sekitar 40-an anggota dewan yang terdiri dari kader-kader tiap partai. Sehingga apakah KPK memang kesulitan mengungkap kasus ini karena harus menghadapi banyak partai atau ADA APA INI?
Melalui kejadian demi kejadian di Senayan, hanya sebagian kecil partai yang sedikit bebas dari kasus korupsi (Namun masih belum bebas dari ketidakempatian anggota dewan atas kemiskinan rakyat yang ngotot mendesak kenaikan tunjangan dan gaji, yang tetap membolos rapat penting meskipun telah mendapat 40-an juta per bulan dari uang rakyat). Bahkan ironisnya, kader Pak SBY-pun, Pak Sarjan Taher terlibat dalam korupsi alih fungsi hutan. Belum lagi kasus Bupati Situbondo, Ismunarso yang tidak lain tidak bukan adalah Ketua DPC Partai Demokrat Situbondo yang tersanjung kasus korupsi merugikan negara Rp 45,7 miliar. Artinya apa?
Setiap partai di Indonesia masih sedang sakit, hanya saja apakah pemimpin partai dan kader-kader partai memiliki komitmen untuk menberangus kasus korupsi kelas kakap, kelas pembuat kebijakan yang merugikan masyarakat dalam jangka panjang. Kasus korupsi Bulyan Royan, Al Amin Nasution, masih kelas anak kakap atau bahkan teri, belum ada apa-apa jika dibanding skandal BLBI, skandal royalti batubara, dan skandal UU titipan kepentingan Amerika dan kroninya. Dan beranikah pemimpin negeir ini mengusut orang internalnya (ring dalam) yang telah memberikan dana kampanye di tahun 2004 yang jelas-jelas telah melecehkan hukum negara….?
Sebelum partai-partai asyik berjanji ria di iklan, lebih baik perbaiki dulu mental dan tabiat buruk caleg-caleg yang bermasalah. Pilihlah orang-orang yang berkompenten dalam pencalegan partai, bukan popularitas (sekadar tampang), uang, atau kerabat. Jangan sampai masyarakat terkecoh dan memilih caleg yang hanya mencari uang dan kekuasaan yang setelah terpilih, mereka lupa dan tanpa berhati perut tetap meminta kenaikan tunjangan dan sebagainya, ditengah-tengah 40 juta orang miskin Indonesia diambang kekurangan gizi, pendidikan, kesehatan bahkan kematian. Mereka hanya bisa merintih dan seraya bekerja keras untuk dapat makan keesokan harinya. Inilah yang luput dari perhatian besar para wakil rakyat di daerah (DPRD) maupun DPR ketika mereka telah berkuasa dan mendapat puluhan juta meskipun sering bolos rapat.
Untuk mengecek validitas data, silahkan Anda mengecek di Google. Saya hanya mencantumkan nama-nama politisi tersebut dari sumber-sumber online yang terpercaya (kompas, mediaindonesia, tempointeraktif, waspada, inilah.com, detiknews, surya.co.id, pikiranrakyat, dan media-media yang dapat dipercaya).
Sumber : http://nusantaranews.wordpress.com/2009/03/05/daftar-anggota-dpr-bermasalah-beserta-partainya/
Meskipun mereka orang-orang yang dianggap besar dalam kekuasaan, namun sikap dan sifat mereka bak anak TK di hutan rimba. Aksi saling klaim keberhasilan sepihak dengan mengabaikan dukungan kerja keras dari pihak (tim) serta membom-bardir data-data yang didesain sedemikian rupa, sehingga masyarakat kecil tertipu bahkan menjadi objek eksploitasi.
Inikah hal yang dianggap “positif” oleh partai besar yang perlu ditiru oleh masyarakat kita?
Masih segar diingatan bagaimana anggota dewan terhormat kita di Senayan yang sering bolos dikala sidang, yang sering ngawur ketika membahas agenda rapat, yang menjadi preman pasar berdasi ketika berurusan anggaran negara dan daerah, dan tidur dikala rapur, masih meminta kenaikan tunjangan kesejahteraan, gaji, biaya komunikasi, biaya perjalanan, biaya aspirasi ditambah gaji pokok, biaya rapat, biaya legislasi UU yang menyedot uang pajak rakyat. Ditengah kemiskinan masyarakat yang tidak kunjung berkurang (bahkan jumlahnya meningkat), anggota dewan tega meminta (menerima) uang gratifikasi dan tambahan gaji. Seorang dewan yang harusnya bisa merasakan penderitaaan rakyat karena berbagai kesulitan ekonomi, akses administrasi, sosial, kini tampaknya “jauh api dari panggangan”. Disparitas antara kekayaan dan kemewahan hidup anggota DPR dengan rakyat, semakin memberkikan jarak pisah baik secara psikologis, pranata sosial maupun ekonomi hidup.
Kita dapat mengira-ngira, mengapa begitu besarnya tendesius orang-orang untuk menjadi caleg baik di DPR maupun DPRD akhir-akhir ini meskipun mereka belum memiliki cukup kapasitas sebagai dewan yang terhormat, tidak lain tidak bukan adalah “rupiah” ataupun ketenaran. Setelah menjabat 1 periode (5 tahun), maka seorang dewan yang pemalas (hadir rapat) pun, akan menjadi miliarder-miliarder baru. Dengan penghasilan rata-rata di atas 40-an juta per bulan, maka selama 1 periode, minimal mereka mengantongi lebih 2.4 miliar rupiah. Jika mereka cukup berhemat dan menyetor 10-15% penghasilan mereka ke partai, maka kekayaan mereka tetap meningkat minimal 1 miliar rupiah.
Baik di Senayan maupun di Istana, para politisi negeri ini tidak memiliki mental mengakui kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan pada rakyat, maka data-data dan objektivitas masyarakatlah yang dapat mematahkan “keberhasilan, kesucian, kehebatan, kepemimpinan” yang dikatakan tanpa cacat. Saya tidak akan memaparkan bagaimana perasaan sebagian besar rakyat Indonesia melihat skandal dan pelecehan oleh perusahaan-perusahan tambang Batubara (sebagiannya milik Menko Kesra Kabinet SBY-JK) kepada konstitusi RI dengan tidak membayar pajak (royalti). Ketika rakyat kecil berhutang di Bank dan telat membayar bunga dan cicilan utang, maka agunan si rakyat tersebut langsung disita. Namun, karena para “toke” atau bos perusahaan tersebut (BUMI Resource) dimiliki oleh lingkaran dalam pemerintah (Bakrie Brothers), maka hal ini dapat ditolerir dengan sangat lembut sekali, lebih lembut dari kain sutra oleh “Bapak Antikorupsi” SBY. Hmm……meskipun sampai saat ini, suasana adem-adem saja, bagi saya fenomena ini bak Petir di tengah hari bolong, bagaimana skandal-skandal di istana luput dari pembersihan praktik Orba (KKN).
Data-Data Referensi
Data-data ini saya kutip dari berbagai media massa online yang memberitakan perilaku korup dan skandal seks yang harusnya tidak dilakukan orang-orang terhormat yang terpilih langsung melalui mekanisme partai dan pemilu.
Kasus Korupsi Senayan
(Terbukti)
* H. Saleh Djasit (Golkar) : kasus pengadaan Damkar
* Hamka Yandhu (Golkar) : kasus aliran dana BI
* Agus Condro (PDI-P) : kasus uang gratifikasi BI
* Sarjan Taher (Partai Demokrat) : kasus alih fungsi hutan
* Al-Amin Nasution (PPP) : kasus alih fungsi hutan
* Yusuf Emir Faishal (PKB) : kasus alih fungsi hutan
* Bulyan Royan (Partai Bintang Reformasi) :kasus pengadaan kapal Dephub
* Antony Zeidra Abidin (Golkar) : kasus aliran dana BI
* Adiwarsita Adinegoro (Golkar) : kasus dana kehutanan
* Abdul Hadi (PAN) : tersangka kasus korupsi pembangunan daerah tertinggal
Skandal Seks, Pelecehan, Kekerasan, dan yang Bermasalah (tersangka)
* M Yahya Zaini (Golkar) : Skandal seks dan selingkuh dengan Maria Eva
* Max Moein (Partai PDI P) : Skandal Seks dan Foto Syur
* H. Dharmono K Lawi (PDI-P) : Mantan buronan kasus pidana korupsi APBD Banten dan akhir ditangkap Kejagung
* Theo Syafei (PDI-P) : Pernah terjerat kasus korupsi di tahun 2002, tetapi bebas, dan terpilih kembali jadi anggota DPR periode 2004-2009
* Jaka Aryadipa Singgih (PDI-P) : Tersangka kriminal penyerangan/penyerobotan, dan pernah merampas kamera yang digunakan satpam keamanan di kawasan perkantoran
Penutup
Untuk mengakhiri topik ini, saya hanya berharap tulisan ini menjadi masukan kita untuk menjadi semakin cermat dan tidak begitu saja mempercayai iklan-iklan yang sok lebih “suci”, “berhasil”, “hebat” dan “bersih” dibanding yang lain. Dari data sementara yang saya himpun, ternyata hampir sebagian partai di DPR 2004-2009 berpenyakitan, dari kurang berempati dengan kesulitan hidup masyarakat hingga rajin bolos, skandal seks, suap, dan pemerasan. Sayang, sampai saat ini, KPK belum berhasil mengungkap pengakuan Agus Condro yang mengaku banyak anggota DPR di komisi IX yang menerima gratifikasi BI masing-masing 500 juta.
Sampai saat ini (hampir 1/2 tahun), KPK masih belum menindaklanjuti kasus pelaporan Agus Condro yang mengatakan sebagian besar anggota Komisi IX menerima uang gratifikasi BI dengan total nilai korupsi Rp 31,5 miliar. Saya jadi khawatir jika KPK masih tebang pilih kasus dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Karena kita tahu bahwa dalam komisi IX DPR, terdapat sekitar 40-an anggota dewan yang terdiri dari kader-kader tiap partai. Sehingga apakah KPK memang kesulitan mengungkap kasus ini karena harus menghadapi banyak partai atau ADA APA INI?
Melalui kejadian demi kejadian di Senayan, hanya sebagian kecil partai yang sedikit bebas dari kasus korupsi (Namun masih belum bebas dari ketidakempatian anggota dewan atas kemiskinan rakyat yang ngotot mendesak kenaikan tunjangan dan gaji, yang tetap membolos rapat penting meskipun telah mendapat 40-an juta per bulan dari uang rakyat). Bahkan ironisnya, kader Pak SBY-pun, Pak Sarjan Taher terlibat dalam korupsi alih fungsi hutan. Belum lagi kasus Bupati Situbondo, Ismunarso yang tidak lain tidak bukan adalah Ketua DPC Partai Demokrat Situbondo yang tersanjung kasus korupsi merugikan negara Rp 45,7 miliar. Artinya apa?
Setiap partai di Indonesia masih sedang sakit, hanya saja apakah pemimpin partai dan kader-kader partai memiliki komitmen untuk menberangus kasus korupsi kelas kakap, kelas pembuat kebijakan yang merugikan masyarakat dalam jangka panjang. Kasus korupsi Bulyan Royan, Al Amin Nasution, masih kelas anak kakap atau bahkan teri, belum ada apa-apa jika dibanding skandal BLBI, skandal royalti batubara, dan skandal UU titipan kepentingan Amerika dan kroninya. Dan beranikah pemimpin negeir ini mengusut orang internalnya (ring dalam) yang telah memberikan dana kampanye di tahun 2004 yang jelas-jelas telah melecehkan hukum negara….?
Sebelum partai-partai asyik berjanji ria di iklan, lebih baik perbaiki dulu mental dan tabiat buruk caleg-caleg yang bermasalah. Pilihlah orang-orang yang berkompenten dalam pencalegan partai, bukan popularitas (sekadar tampang), uang, atau kerabat. Jangan sampai masyarakat terkecoh dan memilih caleg yang hanya mencari uang dan kekuasaan yang setelah terpilih, mereka lupa dan tanpa berhati perut tetap meminta kenaikan tunjangan dan sebagainya, ditengah-tengah 40 juta orang miskin Indonesia diambang kekurangan gizi, pendidikan, kesehatan bahkan kematian. Mereka hanya bisa merintih dan seraya bekerja keras untuk dapat makan keesokan harinya. Inilah yang luput dari perhatian besar para wakil rakyat di daerah (DPRD) maupun DPR ketika mereka telah berkuasa dan mendapat puluhan juta meskipun sering bolos rapat.
Untuk mengecek validitas data, silahkan Anda mengecek di Google. Saya hanya mencantumkan nama-nama politisi tersebut dari sumber-sumber online yang terpercaya (kompas, mediaindonesia, tempointeraktif, waspada, inilah.com, detiknews, surya.co.id, pikiranrakyat, dan media-media yang dapat dipercaya).
Sumber : http://nusantaranews.wordpress.com/2009/03/05/daftar-anggota-dpr-bermasalah-beserta-partainya/
No comments:
Post a Comment