10 Kota Terbaik Anti Korupsi Versi KPK !

Dari hasil survei integritas publik yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kota Gorontalo dinilai sebagai kota yang memiliki nilai integritas antikorupsi tertinggi. Survei ini diumumkan Wakil Ketua Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, M Jasin, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 4 Februari 2009. Survei dilakukan pada Juni-September 2008 terhadap 105 unit layanan yang berada di 40 departemen tingkat pusat dan 52 kota dan kabupaten kota dengan melibatkan responden sebanyak 9.390. Mereka terdiri dari 3.150 responden tingkat pusat dan 6.240 responden di kabupaten atau kota. Responden adalah pengguna pelayanan publik.

Secara lengkap 10 Kota yang memiliki nilai integritas antikorupsi tertinggi adalah:

1. Kota Gorontalo
2. Kabupaten Magelang
3. Kota Balikpapan
4. Kabupaten Jembrana
5. Kota Yogyakarta
6. Kabupaten Barito Utara
7. Kabupaten Kudus
8. Kabupaten Kapuas
9. Kabupaten Barito Kuala
10. Kabupaten Probolinggo

Sedangkan 15 kabupaten atau kota yang memiliki nilai integritas terendah adalah:

1. Kota Tanjung Pinang
2. Kota Bandung
3. Kabupaten Sumenep
4. Kabupaten Bandung
5. Kota Pontianak
6. Kabupaten Sambas
7. Kota Palangkaraya
8. Kabupaten Serang
9. Kabupaten Kutai Kartanegara
10. Kota Malang
11. Kabupaten Kota Baru
12. Kota Banjarmasin
13. Kota Tangerang
14. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
15. DKI Jakarta

Secara spesifik, ada 12 pemerintah kota dan kabupaten yang unit layanan sampelnya berada di bawah nilai rata-rata diantaranya :

1. Kota Bandung
2. Kota Tangerang
3. Kota Malang
4. Kota Pontianak
5. Kota Tanjung Pinang
6. Kota Palangkaraya
7. Kota Manado
8. Kabupaten Bandung
9. Kabupaten Kutai Kartanegara

Sementara itu untuk pelayanan publik, survei dilakukan terhadap 105 unit pelayanan yang terdapat di 35 departemen atau instansi. Dari 105 unit, komisi menilai hanya 84 unit pelayanan yang menjadi perhatian karena bersentuhan langsung dan berdampak bagi masyarakat.

Unit Pelayanan Publik Terbaik :

1. Unit Pegadaian Barang (Perum Pegadaian)
2. Unit Pengambilan Uang Pensiun (PT Pos Indonesia)
3. Unit Pinjaman Permodalan UKM (Departemen Koperasi dan UKM)
4. Unit Asuransi Pensiun (PT Taspen)
5. Unit Izin atau Akreditasi Perguruan Tinggi Swasta (Depdiknas)
6. Unit Izin Pengembangan Usaha Perikanan (Departemen Kelautan dan Perikanan).
7. Unit Pendidikan Balai Latihan Kerja (Depnakertrans)
8. Unit Izin Rumah Obat (Departemen Kesehatan)
9. Unit Pendaftaran Usaha Waralaba (Departemen Perdagangan)
10. Unit Teknis Pengujian dan Kalibrasi (Departemen Perindustrian)

Unit Pelayanan Publik Terendah :

1. Pengadilan Negeri Jakarta Barat
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Departemen Keuangan)
3. Lembaga Pemasyarakatan
4. Pengadilan Negeri Jakarta Utara
5. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
6. Unit Pelayanan Cukai/Bea Masuk (Departemen Keuangan)
7. Unit Pembuatan Sertifikat Tanah dan Hak Tanggungan (Badan Pertanahan Negara)
8. Unit Kargo (PT Angkasa Pura II)
9. Unit Sewa Tempat Bandara (PT Angkasa Pura II)
10. Unit Pembuatan TDP (Departemen Perindustrian)
11. Unit Kapal (PT Pelindo II)
12. Unit Parkir Bandara (PT Angkasa Pura II)
13. Unit Perizinan Taman Kanak-kanak (Depdiknas)
14. Unit Pengurusan SIM (Kepolisian)

Departemen atau Instansi yang memberikan manfaat terbaik:

1. Perum Pegadaian
2. PT Pos Indonesia
3. PT Taspen
4. Departemen Kesehatan
5. Departemen Koperasi dan UKM
6. Badan Pengawasan Obat dan Makanan
7. PT Pelni
8. PT Pertamina
9. Departemen Luar Negeri
10. PT Sucofindo

Penilaian survei didasarkan pada persepsi korupsi dan corruption experienced.

Sumber : Viva News