Ancaman terjadinya pengangguran dalam jumlah besar membayangi perekonomian nasional di 2009. Kesulitan permodalan hingga kehilangan pasar adalah penyebab perusahaan harus melakukan pengurangan tenaga kerja sebagai bagian dari efisiensi operasional perusahaan.
"Sedikitnya akan terjadi penambahan pengangguran hingga sekitar 2 juta orang dikarenakan perlambatan di berbagai industri manufaktur yang selama ini menjadi tumpuan kelompok masyarakat kita," ujar Andrinof A Chaniago, pengamat ekonomi politik dari Universitas Indonesia, Rabu (26/11).
Menurutnya, dengan asumsi para pekerja ini belum berkeluarga saja, akan terdapat tambahan 2 juta orang di kelompok masyaraka miskin. "Sementara dengan perhitungan setiap pekerja telah berkeluarga dengan satu istri dan 2 anak, maka akan terdapat 8 juta orang miskin baru yang tidak memiliki penghasilan," papar Andrinof.
Salah satu hal yang membuat potensi pengangguran ini begitu tinggi adalah adanya kebijakan pemerintah yang hanya berusaha menyelamatkan sektor industri tanpa
memberi perlindungan terhadap para pekerja.
"Kita lihat dengan surat keputusan bersama 4 menteri yang lebih cenderung melindungi kepentingan pengusaha dengan dalih menjaga keberlangsungan industri untuk menghindari pengangguran. Meski sesungguhnya hal ini malah menimbulkan gejolak sosial karena banyak terjadi demonstrasi yang justru bisa menjadi pembenaran bagi pengusaha untuk menjatuhkan sanksi pemotongan gaji, skorsing hingga PHK," papar Andrinof.
Sektor yang paling banyak berpotensi menghasilkan penganggurfan adalah perkebunan kelapa sawit, industri garmen dan TPT, alas kaki hingga mebel.
"Sebagian besar justru industri berskala UKM yang berorientasi ekspor. Ini yang sebenarnya harus diselamatkan," ujar Andrinof.
Harusnya pemerintah juga tidak hanya meminta para pekerja untuk tidak menuntut kenaikan gaji namun juga menuntut pengusaha untuk mengalokasikan sebagian keuntungan yang didapatnya ketika krisis belum terjadi.
"Kita tahu sebelum terjadi krisis banyak sekali sektor usaha yang mengalami keuntungan dari kenaikan harga komoditas tertentu dari mulai CPO hingga tekstil," ujar Andrinof.
Untuk menghindari gejolak sosial ini, masyarakat harus mendorong supaya pemerintah juga memberi jaminan tidak akan terjadi PHK ataupun memberi sanksi tegas terhadap pengusaha yang menggunakan kesempatan krisis ini untuk melakukan pengurangan pekerja.
"pemerintah harus mendorong para pengusaha untuk mengalokasikan keuntungan yang mereka dapat tersebut untuk mendanai operasional perusahaan supaya tetap stabil sehingga tidak terjadi pengurangan pekerja. Pemerintah bisa menpercapat pngucuran anggaran di kemernterian dan lembaga negara serta mendorong pemerintah daerah untuk mencairkan dananya," pungkas Andrinof. (mo/hr)
Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat http://www.menkokesra.go.id/content/view/9915/39/
No comments:
Post a Comment