Pemerintah memprioritaskan anggaran belanja tahun anggaran 2010 untuk memperbaiki kesejahteraan aparatur negara dan pensiunannya, dalam rangka mendorong reformasi birokrasi. Dengan demikian, gaji pegawai negeri sipil (PNS) golongan terendah (Golongan 1A) bakal naik 2,5 kali lipat, dibanding tingkat gaji pada 2004.
Saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RAPBN 2010 di hadapan Rapat Luar Biasa DPR, pada Senin (3/8) pagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan, pada RAPBN 2010, anggaran belanja pegawai direncanakan sebesar Rp 161,7 triliun, atau naik Rp 28 triliun (21 persen) dari perkiraan realisasi pada tahun anggaran 2009. "Kenaikan ini untuk memperbaiki kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik," jelas Presiden.
Alokasi anggaran belanja pegawai tersebut, antara lain untuk menaikkan gaji pokok aparatur negara dan pensiunannya sebesar rata-rata 5 persen, pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13, kenaikan uang makan/lauk pauk anggota TNI/Polri menjad Rp 40.000 per hari, dan kenaikan uang makan/lauk pauk PNS pusat menjadi Rp 20.000 per hari.
Dengan langkah-langkah tersebut, Presiden menuturkan, dalam kurun 2004-2009, pendapatan PNS golongan terendah (Golongan 1A) meningkat dari Rp 674.000 menjadi Rp 1.721.000 per bulan.
Selain itu, lanjut Presiden, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, pada 2010, pemerintah juga berencana memberi remunerasi pada beberapa kementerian atau lembaga yang telah dan sedang melaksanakan reformasi birokrasi. "Diharapkan, pada 2011, seluruh proses reformasi birokrasi dapat tuntas dilaksanakan oleh semua kementerian atau lembaga," ujarnya.
Pertumbuhan 5 Persen
Presiden juga mengungkapkan, penyusunan RAPBN 2010 didasarkan pada asumsi pertumbuhan ekonomi 5 persen. Tingkat inflasi 5 persen, nilai tukar rata-rata Rp 10.000 per dolar AS, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan rata-rata 6,5 persen, harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional rata-rata US$ 60 per barel, dan lifting minyak mentah diharapkan 965.000 barel per hari.
Selanjutnya, pemerintah menetapkan belanja negara pada 2010 sebesar Rp 1.009,5 triliun. Dengan target penerimaan negara dan hibah Rp 911,5 triliun, pemerintah menetapkan defisit anggaran sebesar Rp 98 triliun, atau 2,5 persen dari produk domestik Bruto (PDB).
Terkait belanja negara, guna menunjang pemulihan ekonomi yang didukung pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi, pada 2010, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 61,2 triliun.
Hasil yang diharapkan dari alokasi sebesar itu adalah pertumbuhan ekonomi 5 persen, meningkatnya investasi dalam bentuk pembentukan modal tetap bruto 8,5 persen, menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 8 persen dari angkatan kerja, serta meningkatnya produktivitas dan akses usaha kecil dan menengah (UKM) kepada sumber daya produktif.
Sementara itu, untuk mencapai sasaran pendapatan negara pada tahun 2010, pemerintah menargetkan penerimaan pajak mencapai Rp 729,2 triliun, serta pendapatan negara bukan pajak Rp 180,9 triliun.
http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=9540
Saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RAPBN 2010 di hadapan Rapat Luar Biasa DPR, pada Senin (3/8) pagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan, pada RAPBN 2010, anggaran belanja pegawai direncanakan sebesar Rp 161,7 triliun, atau naik Rp 28 triliun (21 persen) dari perkiraan realisasi pada tahun anggaran 2009. "Kenaikan ini untuk memperbaiki kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik," jelas Presiden.
Alokasi anggaran belanja pegawai tersebut, antara lain untuk menaikkan gaji pokok aparatur negara dan pensiunannya sebesar rata-rata 5 persen, pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13, kenaikan uang makan/lauk pauk anggota TNI/Polri menjad Rp 40.000 per hari, dan kenaikan uang makan/lauk pauk PNS pusat menjadi Rp 20.000 per hari.
Dengan langkah-langkah tersebut, Presiden menuturkan, dalam kurun 2004-2009, pendapatan PNS golongan terendah (Golongan 1A) meningkat dari Rp 674.000 menjadi Rp 1.721.000 per bulan.
Selain itu, lanjut Presiden, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, pada 2010, pemerintah juga berencana memberi remunerasi pada beberapa kementerian atau lembaga yang telah dan sedang melaksanakan reformasi birokrasi. "Diharapkan, pada 2011, seluruh proses reformasi birokrasi dapat tuntas dilaksanakan oleh semua kementerian atau lembaga," ujarnya.
Pertumbuhan 5 Persen
Presiden juga mengungkapkan, penyusunan RAPBN 2010 didasarkan pada asumsi pertumbuhan ekonomi 5 persen. Tingkat inflasi 5 persen, nilai tukar rata-rata Rp 10.000 per dolar AS, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan rata-rata 6,5 persen, harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional rata-rata US$ 60 per barel, dan lifting minyak mentah diharapkan 965.000 barel per hari.
Selanjutnya, pemerintah menetapkan belanja negara pada 2010 sebesar Rp 1.009,5 triliun. Dengan target penerimaan negara dan hibah Rp 911,5 triliun, pemerintah menetapkan defisit anggaran sebesar Rp 98 triliun, atau 2,5 persen dari produk domestik Bruto (PDB).
Terkait belanja negara, guna menunjang pemulihan ekonomi yang didukung pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi, pada 2010, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 61,2 triliun.
Hasil yang diharapkan dari alokasi sebesar itu adalah pertumbuhan ekonomi 5 persen, meningkatnya investasi dalam bentuk pembentukan modal tetap bruto 8,5 persen, menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 8 persen dari angkatan kerja, serta meningkatnya produktivitas dan akses usaha kecil dan menengah (UKM) kepada sumber daya produktif.
Sementara itu, untuk mencapai sasaran pendapatan negara pada tahun 2010, pemerintah menargetkan penerimaan pajak mencapai Rp 729,2 triliun, serta pendapatan negara bukan pajak Rp 180,9 triliun.
http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=9540
No comments:
Post a Comment