Sengketa Ambalat RI-Malaysia
DPR: Perang!
DPR menyatakan setuju jika TNI ingin mengambil langkah perang terhadap Malaysia. DPR mendesak pemerintah mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran wilayah yang dilakukan Malaysia di perairan Ambalat.
Sementara Menteri Pertahanan Malaysia Ahmad Zahid Hamidi menuding Indonesia juga telah melakukan pelanggaran wilayah ke Malaysia. Mereka mengaku telah mengirimkan 13 nota protes ke Indonesia.
”DPR sudah sangat jelas meminta nota protes terutama gagasan-gagasan dari Malaysia terhadap perbatasan Ambalat karena itu pemerintah diharapkan bertindak tegas menggunakan jalur diplomatiknya,” kata Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, kepada pers, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/6).
DPR, lanjutnya, juga meminta Dubes Indonesia di Malaysia untuk bersikap lebih proaktif agar tidak terjadi perang terbuka di sekitar blok Ambalat. Jika pemerintah tidak segera mengambil sikap tegas dan masyarakat terus mendesak, maka DPR akan menyetujui TNI bertindak keras melakukan langkah-langkah konfrontasi atau tekanan militer terhadap kapal Malaysia. ”Jadi konfrontasi di lapangan itu nanti kalau nota protes tidak diindahkan,” tegas Muhaimin.
Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan sejumlah menteri serta Panglima TNI dan stafnya untuk meminta laporan perkembangan terakhir seputar Ambalat.
23 Kali perundingan
”Presiden meminta Deplu untuk melakukan upaya akselerasi agar perundingan dapat berjalan secara efisien,” ujar Menko Polhukam Widodo AS dalam keterangan pers di Kantor Presiden, seusai pertemuan.
Menurut Menko Polhukam, tercatat sudah dilakukan 23 kali perundingan dan Juli mendatang akan dilangsungkan perundingan ke-24. Indonesia, tambahnya, dalam menyelesaikan masalah batas wilayah maritim di Ambalat mengedepankan dua hal, yaitu perundingan batas wilayah maritim dan memperhatikan kehadiran unsur di laut, dalam hal ini TNI AL untuk melakukan pengawasan.
”Kami melihat ada dinamika di lapangan. Respons yang diberikan TNI sudah dilakukan secara profesional karena memang berdasarkan aturan yang telah ada. Selama ini pelanggaran wilayah dapat diatasi dengan mekanisme yang sesuai.”
Widodo menegaskan Presiden Yudhoyono memerintahkan agar penyelesaian masalah di Ambalat sesuai dengan kebijakan dasar yang ada. ”Malaysia harus menghargai proses perundingan yang tengah berjalan dan tidak melakukan provokasi. Kami tidak ingin ada aksi kekerasan yang merugikan semua pihak, tapi ketegasan untuk melindungi kedaulatan tetap merupakan orientasi yang utama,” tegas Widodo.
Sementara itu, pemerintah Malaysia akhirnya buka mulut. Menteri Pertahanan Malaysia Ahmad Zahid Hamidi, negeri jiran itu menegaskan tetap menempuh jalur diplomasi dalam menyelesaikan kasus sengketa di perairan Ambalat. ”Malaysia berpegang teguh kepada prinsip bahwa konflik apapun harus diselesaikan melalui jalur diplomasi,” kata Zahid dalam jumpa pers di kantornya Jalan Padang Tembak, Kuala Lumpur, Rabu.
Zahid mengatakan, tindakan provokatif apapun hanya akan memperburuk keadaan dan tidak akan menyelesaikan permasalahan. Dia menjelaskan, di antara kedua negara, Indonesia-Malaysia, telah dibentuk kerja sama perundingan melalui Menlu masing-masing untuk menyelesaikan persengketaan maritim secara aman dan damai.
Zahid juga mengungkapkan, sejak 2007 hingga April 2009, Kementrian Pertahanan Malaysia telah membuat 13 nota protes diplomatik kepada Pemerintah Indonesia melalui kedutaan besarnya di Kuala Lumpur mengenai tindakan TNI Angkatan Laut yang melanggar perbatasan laut Malaysia.
”Kami menilai pelanggaran berdasarkan wilayah kami tapi bagi Indonesia itu tidak melanggar karena dianggap wilayahnya. Indonesia menilai kami melanggar dari sudut pandang wilayah teritorialnya sedangkan kami melihat itu adalah wilayah kami, jadi tidak melanggar,” katanya.
Pada bagian lain, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno kepada wartawan mengatakan, sejak 2007 hingga 2009 sudah terjadi sejumlah interaksi antara TNI AL dengan kapal perang Malaysia dan pihaknya melalui Panglima TNI sudah menghubungi pihak Deplu agar mengeluarkan nota diplomatik terkait pelanggaran batas wilayah yang kerap dilakukan oleh kapal perang Malaysia.
Sebelumnya, patroli Indonesia kembali memergoki kapal perang Malaysia yang melewati perbatasan RI di sekitar blok Ambalat, Selasa (2/6).
Terpisah, Juru Bicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan, saat ini sedang berkoordinasi dengan TNI AL terkait nota protes atas pelanggaran kapal perang Malaysia.
http://www.solopos.co.id/zindex_menu.asp?kodehalaman=h01&id=274161
DPR: Perang!
DPR menyatakan setuju jika TNI ingin mengambil langkah perang terhadap Malaysia. DPR mendesak pemerintah mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran wilayah yang dilakukan Malaysia di perairan Ambalat.
Sementara Menteri Pertahanan Malaysia Ahmad Zahid Hamidi menuding Indonesia juga telah melakukan pelanggaran wilayah ke Malaysia. Mereka mengaku telah mengirimkan 13 nota protes ke Indonesia.
”DPR sudah sangat jelas meminta nota protes terutama gagasan-gagasan dari Malaysia terhadap perbatasan Ambalat karena itu pemerintah diharapkan bertindak tegas menggunakan jalur diplomatiknya,” kata Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, kepada pers, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/6).
DPR, lanjutnya, juga meminta Dubes Indonesia di Malaysia untuk bersikap lebih proaktif agar tidak terjadi perang terbuka di sekitar blok Ambalat. Jika pemerintah tidak segera mengambil sikap tegas dan masyarakat terus mendesak, maka DPR akan menyetujui TNI bertindak keras melakukan langkah-langkah konfrontasi atau tekanan militer terhadap kapal Malaysia. ”Jadi konfrontasi di lapangan itu nanti kalau nota protes tidak diindahkan,” tegas Muhaimin.
Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan sejumlah menteri serta Panglima TNI dan stafnya untuk meminta laporan perkembangan terakhir seputar Ambalat.
23 Kali perundingan
”Presiden meminta Deplu untuk melakukan upaya akselerasi agar perundingan dapat berjalan secara efisien,” ujar Menko Polhukam Widodo AS dalam keterangan pers di Kantor Presiden, seusai pertemuan.
Menurut Menko Polhukam, tercatat sudah dilakukan 23 kali perundingan dan Juli mendatang akan dilangsungkan perundingan ke-24. Indonesia, tambahnya, dalam menyelesaikan masalah batas wilayah maritim di Ambalat mengedepankan dua hal, yaitu perundingan batas wilayah maritim dan memperhatikan kehadiran unsur di laut, dalam hal ini TNI AL untuk melakukan pengawasan.
”Kami melihat ada dinamika di lapangan. Respons yang diberikan TNI sudah dilakukan secara profesional karena memang berdasarkan aturan yang telah ada. Selama ini pelanggaran wilayah dapat diatasi dengan mekanisme yang sesuai.”
Widodo menegaskan Presiden Yudhoyono memerintahkan agar penyelesaian masalah di Ambalat sesuai dengan kebijakan dasar yang ada. ”Malaysia harus menghargai proses perundingan yang tengah berjalan dan tidak melakukan provokasi. Kami tidak ingin ada aksi kekerasan yang merugikan semua pihak, tapi ketegasan untuk melindungi kedaulatan tetap merupakan orientasi yang utama,” tegas Widodo.
Sementara itu, pemerintah Malaysia akhirnya buka mulut. Menteri Pertahanan Malaysia Ahmad Zahid Hamidi, negeri jiran itu menegaskan tetap menempuh jalur diplomasi dalam menyelesaikan kasus sengketa di perairan Ambalat. ”Malaysia berpegang teguh kepada prinsip bahwa konflik apapun harus diselesaikan melalui jalur diplomasi,” kata Zahid dalam jumpa pers di kantornya Jalan Padang Tembak, Kuala Lumpur, Rabu.
Zahid mengatakan, tindakan provokatif apapun hanya akan memperburuk keadaan dan tidak akan menyelesaikan permasalahan. Dia menjelaskan, di antara kedua negara, Indonesia-Malaysia, telah dibentuk kerja sama perundingan melalui Menlu masing-masing untuk menyelesaikan persengketaan maritim secara aman dan damai.
Zahid juga mengungkapkan, sejak 2007 hingga April 2009, Kementrian Pertahanan Malaysia telah membuat 13 nota protes diplomatik kepada Pemerintah Indonesia melalui kedutaan besarnya di Kuala Lumpur mengenai tindakan TNI Angkatan Laut yang melanggar perbatasan laut Malaysia.
”Kami menilai pelanggaran berdasarkan wilayah kami tapi bagi Indonesia itu tidak melanggar karena dianggap wilayahnya. Indonesia menilai kami melanggar dari sudut pandang wilayah teritorialnya sedangkan kami melihat itu adalah wilayah kami, jadi tidak melanggar,” katanya.
Pada bagian lain, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno kepada wartawan mengatakan, sejak 2007 hingga 2009 sudah terjadi sejumlah interaksi antara TNI AL dengan kapal perang Malaysia dan pihaknya melalui Panglima TNI sudah menghubungi pihak Deplu agar mengeluarkan nota diplomatik terkait pelanggaran batas wilayah yang kerap dilakukan oleh kapal perang Malaysia.
Sebelumnya, patroli Indonesia kembali memergoki kapal perang Malaysia yang melewati perbatasan RI di sekitar blok Ambalat, Selasa (2/6).
Terpisah, Juru Bicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan, saat ini sedang berkoordinasi dengan TNI AL terkait nota protes atas pelanggaran kapal perang Malaysia.
http://www.solopos.co.id/zindex_menu.asp?kodehalaman=h01&id=274161
No comments:
Post a Comment