Hasil survei angkatan kerja nasional Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2007 mencatat pengangguran 10.547.900 orang (9,75%), sedangkan pengangguran intelektual tercatat 740.206 orang atau 7,02%. Hasil survei serupa pada Februari 2008, total pengangguran sebanyak 9.427.610 orang atau menurun 1,2 % dibanding Februari 2007; sementara itu pengangguran intelektual mencapai 1.461. 000 orang (15.5%) atau meningkat 1,02% dari tahun 2007. Ini berarti mereka yang penganggur dari kalangan non-intelektual mengalami penurunan sebaliknya dari kalangan intelektual. Pertanyaannya, apakah golongan angkatan kerja yang non-intelektual lebih berpeluang mencari pekerjaan, atau lebih memiliki etos kerja ketimbang angkatan kerja intelektual? Ataukah ada faktor lain?
Fenomena pengangguran bisa dilihat dari perspektif makro dan mikro. Berdasarkan tinjauan makro perlu diketahui secara rinci: apakah pengangguran intelektual lebih banyak berasal dari luar jawa atau dalam jawa, dari bidang keahlian atau program studi mana saja, dan dari perguruan tinggi apa saja mereka berasal (PTN-PTS). Pertanyaan berikutnya apakah syarat minimum kelulusan penseleksian calon karyawan baru untuk beberapa pekerjaan tidak harus lulusan sarjana? Sementara itu, dilihat dari unsur penyebab maka telaahan sisi makro yang selalu menjadi biang keladinya adalah (1) kebijakan pendidikan yang tidak berorientasi pada kebutuhan pasar, (2) kebijakan ekonomi khususnya investasi yang tidak mampu menyediakan lapangan kerja sesuai dengan jumlah angkatan kerja, dan (3) kebijakan pembangunan ekonomi yang cenderung berientasi pada padat modal ketimbang pada padat karya.
Ditinjau dari sisi mikro maka pengangguran intelektual bisa jadi disebabkan faktor karakter dan potensi akademik lulusannya. Pertanyaan yang diajukan adalah seberapa jauh intelektual penganggur dapat ikut menjawab tantangan pasar kerja? Dengan kata lain seberapa besar para penganggur dengan kemampuan intelektualnya dapat menciptakanj lapangan kerjanya sendiri? Dan bagaimana pula sumbangan mereka yang sudah bekerja dalam membangun kesejahteraan masyarakat? Diambil contoh, jumlah lulusan perguruan tinggi di Amerika Serikat selama 1929-1957, mampu meningkatkan pendapatan per kapita di negara itu sekitar 42 persen. Lebih jauh, Denison dan Chung (1976) mengidentifikasi bahwa peningkatan jumlah kelulusan perguruan tinggi di Jepang mampu meningkatkan pendapatan per kapita per tahun sebesar 0,35 persen selama 1961-1971. Dalam kaitan itu bisa diduga makin rendah mutu lulusan plus kurangnya spirit juang untuk menciptakan lapangan kerja sendiri maka semakin bergantunglah sang lulusan pada orang atau pihak lain. Apalagi kalau mutu lulusan adalah pas-pasan dilihat dari kecerdasan intelektual dan soft skillsnya. Bisa diduga pula alih-alih para lulusan menyumbang bagi kesejahteraan masyarakat tetapi malah menambah beban masyarakat dan negara.
Sehubungan dengan pemetaan jenis dan jumlah penganggur itu maka secara lebih khusus kebijakan pendidikan dapat disusun untuk menjawab kebutuhan pasar kerja. Namun demikian kita jangan terjebak pada pertimbangan sisi ekonomi pasar atau kebutuhan industri saja dimana hanya dengan membuka program studi keteknikan, teknologi, dan kewirausahaan. Hal lain yang perlu dipikirkan adalah dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya pengembangan program studi khususnya yang berorientasi ilmu-ilmu dasar menjadi sangat strategis sebagai unsur fundamen dalam pengembangan teknologi. Karena itu lembaga-lembaga penelitian pemerintah dan swasta seharusnya dapat menjadi captive market bagi para lulusan yang berprofesi di bidang riset.
Sumber : http://ronawajah.wordpress.com/2008/08/24/penganguran-intelektual-vs-intelektual-penganggur/
>>> Mau tahu caranya jadi penganggur Tapi Banyak Duit ? Baca disini ! <<<
Fenomena pengangguran bisa dilihat dari perspektif makro dan mikro. Berdasarkan tinjauan makro perlu diketahui secara rinci: apakah pengangguran intelektual lebih banyak berasal dari luar jawa atau dalam jawa, dari bidang keahlian atau program studi mana saja, dan dari perguruan tinggi apa saja mereka berasal (PTN-PTS). Pertanyaan berikutnya apakah syarat minimum kelulusan penseleksian calon karyawan baru untuk beberapa pekerjaan tidak harus lulusan sarjana? Sementara itu, dilihat dari unsur penyebab maka telaahan sisi makro yang selalu menjadi biang keladinya adalah (1) kebijakan pendidikan yang tidak berorientasi pada kebutuhan pasar, (2) kebijakan ekonomi khususnya investasi yang tidak mampu menyediakan lapangan kerja sesuai dengan jumlah angkatan kerja, dan (3) kebijakan pembangunan ekonomi yang cenderung berientasi pada padat modal ketimbang pada padat karya.
Ditinjau dari sisi mikro maka pengangguran intelektual bisa jadi disebabkan faktor karakter dan potensi akademik lulusannya. Pertanyaan yang diajukan adalah seberapa jauh intelektual penganggur dapat ikut menjawab tantangan pasar kerja? Dengan kata lain seberapa besar para penganggur dengan kemampuan intelektualnya dapat menciptakanj lapangan kerjanya sendiri? Dan bagaimana pula sumbangan mereka yang sudah bekerja dalam membangun kesejahteraan masyarakat? Diambil contoh, jumlah lulusan perguruan tinggi di Amerika Serikat selama 1929-1957, mampu meningkatkan pendapatan per kapita di negara itu sekitar 42 persen. Lebih jauh, Denison dan Chung (1976) mengidentifikasi bahwa peningkatan jumlah kelulusan perguruan tinggi di Jepang mampu meningkatkan pendapatan per kapita per tahun sebesar 0,35 persen selama 1961-1971. Dalam kaitan itu bisa diduga makin rendah mutu lulusan plus kurangnya spirit juang untuk menciptakan lapangan kerja sendiri maka semakin bergantunglah sang lulusan pada orang atau pihak lain. Apalagi kalau mutu lulusan adalah pas-pasan dilihat dari kecerdasan intelektual dan soft skillsnya. Bisa diduga pula alih-alih para lulusan menyumbang bagi kesejahteraan masyarakat tetapi malah menambah beban masyarakat dan negara.
Sehubungan dengan pemetaan jenis dan jumlah penganggur itu maka secara lebih khusus kebijakan pendidikan dapat disusun untuk menjawab kebutuhan pasar kerja. Namun demikian kita jangan terjebak pada pertimbangan sisi ekonomi pasar atau kebutuhan industri saja dimana hanya dengan membuka program studi keteknikan, teknologi, dan kewirausahaan. Hal lain yang perlu dipikirkan adalah dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya pengembangan program studi khususnya yang berorientasi ilmu-ilmu dasar menjadi sangat strategis sebagai unsur fundamen dalam pengembangan teknologi. Karena itu lembaga-lembaga penelitian pemerintah dan swasta seharusnya dapat menjadi captive market bagi para lulusan yang berprofesi di bidang riset.
Sumber : http://ronawajah.wordpress.com/2008/08/24/penganguran-intelektual-vs-intelektual-penganggur/
>>> Mau tahu caranya jadi penganggur Tapi Banyak Duit ? Baca disini ! <<<
No comments:
Post a Comment