Di tengah rencana mengajukan gugatan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), pertemuan politik Mega-Prabowo dengan SBY-Boediono berlangsung.
Isi pertemuan yang masih tertutup memunculkan berbagai spekulasi. Sinyal Mega-Pro luluh?
Sulit disangka jika Mega-Prabowo bertemu dengan SBY-Boediono. Karena, kedua pasang capres ini selalu konfrontasi selama masa Pemilu Presiden. Baik saat kampanye, debat capres/cawapres, hingga perang pernyataan di media. Namun, faktanya Prabowo Subianto bertemu dengan SBY dan Boediono bertemu dengan Megawati Soekarnoputri.
Pertemuan yang terpisah dan tertutup dari dua pasangan capres/cawapres itu dilakukan dalam sepekan terakhir. Awalnya, Prabowo Subianto mendatangi SBY pada Senin (20/7) di Wisma Negara, sedangkan Boediono menyambangi Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati di Jl Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat (24/7).
Boleh saja, pelaku pertemuan menegaskan pertemuan hanyalah pertemuan biasa yang tidak memiliki resonansi dan dimensi Pemilu 2009, namun sepertinya sulit mengkaitkan pertemuan tokoh tersebut dikaitkan dengan Pilpres serta masa depan pemerintahan lima tahun ke depan.
Seperti pertemuan Prabowo dengan SBY yang banyak terungkap adalah pembahasan persoalan terorisme pasca peledakan bom di JW Marriott dan di The Ritz Carlton, dan sama sekali tidak terkait dengan Pilpres.
Sementara pertemuan Boediono dengan Megawati membahas masa depan Indonesia. “Pandangan Ibu Mega sangat berguna bagi kami untuk kepentingan Indonesia ke depan,” kata Boediono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (25/7). Boediono mengaku, sebenarnya sudah sejak lama berkeinginan bertemu Megawati, namun baru terjadi saat ini.
Pertemuan Megawati-Boediono memang jauh lebih ‘terbuka’ dibandingkan pertemuan Prabowo Subianto-SBY yang baru terendus media empat hari setelah pertemuan digelar. Namun memang ‘pertemuan silang’ antar tokoh tersebut menyisakan tanda tanya yang tidak kecil.
Bisa saja, antara SBY-Prabowo membincangkan persoalan aksi terorisme di Indonesia, begitu pula Megawati-Boediono yang membincangkan masa depan Indonesia. Namun dimensi politik Pilpres 2009 sulit dihilangkan dari pertemuan tersebut.
Sekjen DPP PDIP Pramono Anung pun berharap, dari pertemuan Megawati-Boediono akan berdampak positif ke depan. “Mudah-mudahan ini bisa menimbulkan dampak yang baik ke depannya,” tanpa merinci detil materi pertemuan kedua tokoh tersebut.
Sementara Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Ahmad Mubarok menegaskan, meski tidak ada alasan politis pertemuan Boediono-Megawati digelar, namun dampak politik pasca pertemuan tersebut pasti ada.
“Tidak ada alasan politis, tapi berdampak politis. Setidaknya komunikasi menjadi lancar,” tegasnya, di Jakarta, Minggu (26/7). Ia pun tidak menutup peluang jika PDIP-Partai Demokrat terjadi koalisi.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Panda Nababan menegaskan partainya tak akan mendudukan kadernya di kabinet SBY-Boediono. Namun, membolehkan kadernya menjadi pejabat di BUMN dan duta besar.
“PDIP tidak akan mendudukan kadernya di kabinet atau jabatan di tingkat nasional kecuali duta besar karena bukan jabatan struktur pemerintahan. Di BUMN juga tidak apa-apa karena bukan jabatan politik tapi itu karena profesionalisme,” jelasnya.
Pengamat politik dari LIPI Hermawan Sulistyo menyarankan lebih baik PDIP bergabung dalam pemerintahan SBY-Boediono. Karena berada di luar pemerintahan sama sekali tidak memberi dampak lebih dibandingkan saat berada di pemerintahan.
“Apalagi dengan gaya kepemimpinan SBY-Boediono lima tahun ke depan, itu akan lebih konstruktif dengan mengkritik di dalam. Karena tipe kepemimpinan SBY itu Jawa banget,” jelasnya.
Meski demikian, Hermawan menyebutkan kemitraan PDIP dengan SBY-Boediono bukan dalam format koalisi yang subordinat dengan pemerintahan, namun PDIP tetap dalam posisi kritis. “Bukan koalisi istilahnya, tetapi koagulasi, seperti darah yang bisa mengental dan mencair. Ini posisinya setara,” pungkasnya.
Pertemuan Mega-Prabowo dengan SBY-Boediono menjadi jeda atas upaya hukum pasangan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kendati peluang koalisi atau menjalin kemitraan antar keduanya terbuka, namun jangan sampai upaya tersebut menghilangkan substansi hukum untuk meluruskan proses demokrasi.
Isi pertemuan yang masih tertutup memunculkan berbagai spekulasi. Sinyal Mega-Pro luluh?
Sulit disangka jika Mega-Prabowo bertemu dengan SBY-Boediono. Karena, kedua pasang capres ini selalu konfrontasi selama masa Pemilu Presiden. Baik saat kampanye, debat capres/cawapres, hingga perang pernyataan di media. Namun, faktanya Prabowo Subianto bertemu dengan SBY dan Boediono bertemu dengan Megawati Soekarnoputri.
Pertemuan yang terpisah dan tertutup dari dua pasangan capres/cawapres itu dilakukan dalam sepekan terakhir. Awalnya, Prabowo Subianto mendatangi SBY pada Senin (20/7) di Wisma Negara, sedangkan Boediono menyambangi Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati di Jl Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat (24/7).
Boleh saja, pelaku pertemuan menegaskan pertemuan hanyalah pertemuan biasa yang tidak memiliki resonansi dan dimensi Pemilu 2009, namun sepertinya sulit mengkaitkan pertemuan tokoh tersebut dikaitkan dengan Pilpres serta masa depan pemerintahan lima tahun ke depan.
Seperti pertemuan Prabowo dengan SBY yang banyak terungkap adalah pembahasan persoalan terorisme pasca peledakan bom di JW Marriott dan di The Ritz Carlton, dan sama sekali tidak terkait dengan Pilpres.
Sementara pertemuan Boediono dengan Megawati membahas masa depan Indonesia. “Pandangan Ibu Mega sangat berguna bagi kami untuk kepentingan Indonesia ke depan,” kata Boediono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (25/7). Boediono mengaku, sebenarnya sudah sejak lama berkeinginan bertemu Megawati, namun baru terjadi saat ini.
Pertemuan Megawati-Boediono memang jauh lebih ‘terbuka’ dibandingkan pertemuan Prabowo Subianto-SBY yang baru terendus media empat hari setelah pertemuan digelar. Namun memang ‘pertemuan silang’ antar tokoh tersebut menyisakan tanda tanya yang tidak kecil.
Bisa saja, antara SBY-Prabowo membincangkan persoalan aksi terorisme di Indonesia, begitu pula Megawati-Boediono yang membincangkan masa depan Indonesia. Namun dimensi politik Pilpres 2009 sulit dihilangkan dari pertemuan tersebut.
Sekjen DPP PDIP Pramono Anung pun berharap, dari pertemuan Megawati-Boediono akan berdampak positif ke depan. “Mudah-mudahan ini bisa menimbulkan dampak yang baik ke depannya,” tanpa merinci detil materi pertemuan kedua tokoh tersebut.
Sementara Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Ahmad Mubarok menegaskan, meski tidak ada alasan politis pertemuan Boediono-Megawati digelar, namun dampak politik pasca pertemuan tersebut pasti ada.
“Tidak ada alasan politis, tapi berdampak politis. Setidaknya komunikasi menjadi lancar,” tegasnya, di Jakarta, Minggu (26/7). Ia pun tidak menutup peluang jika PDIP-Partai Demokrat terjadi koalisi.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Panda Nababan menegaskan partainya tak akan mendudukan kadernya di kabinet SBY-Boediono. Namun, membolehkan kadernya menjadi pejabat di BUMN dan duta besar.
“PDIP tidak akan mendudukan kadernya di kabinet atau jabatan di tingkat nasional kecuali duta besar karena bukan jabatan struktur pemerintahan. Di BUMN juga tidak apa-apa karena bukan jabatan politik tapi itu karena profesionalisme,” jelasnya.
Pengamat politik dari LIPI Hermawan Sulistyo menyarankan lebih baik PDIP bergabung dalam pemerintahan SBY-Boediono. Karena berada di luar pemerintahan sama sekali tidak memberi dampak lebih dibandingkan saat berada di pemerintahan.
“Apalagi dengan gaya kepemimpinan SBY-Boediono lima tahun ke depan, itu akan lebih konstruktif dengan mengkritik di dalam. Karena tipe kepemimpinan SBY itu Jawa banget,” jelasnya.
Meski demikian, Hermawan menyebutkan kemitraan PDIP dengan SBY-Boediono bukan dalam format koalisi yang subordinat dengan pemerintahan, namun PDIP tetap dalam posisi kritis. “Bukan koalisi istilahnya, tetapi koagulasi, seperti darah yang bisa mengental dan mencair. Ini posisinya setara,” pungkasnya.
Pertemuan Mega-Prabowo dengan SBY-Boediono menjadi jeda atas upaya hukum pasangan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kendati peluang koalisi atau menjalin kemitraan antar keduanya terbuka, namun jangan sampai upaya tersebut menghilangkan substansi hukum untuk meluruskan proses demokrasi.
No comments:
Post a Comment